Ada 55 Titik Banjir, Pengamat: Pemprov DKI Gagal Tangani Masalah Banjir

TangselMedia – Ketua Dewan Pendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Efendi Harahap mengkritik cara penanganan banjir pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang dinilainya tidak ada hasil, alias gagal.

Berdasarkan Perda No. 2/2012 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, salah satu misi utama Pemprov DKI adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah seperti macet, ‘banjir’, pemukiman kumuh, sampah, dll. Terkait masalah banjir, sasarannya adalah, tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya.

Salah satu pemandangan banjir Jakarta di wilayah bunderan HI. (sumber foto: TangselMedia)

Capaian target banjir yang diharapkan, adalah: target lokasi rawan banjir, 62 lokasi awal (2002) menjadi 55 lokasi (2013), 50 lokasi (2014), 48 lokasi (2015), 45 lokasi (2016), dan 42 lokasi (2017). Sedangkan capaian target diharapkan titik genangan jalan arteri / kolektor dari 13 titik, menjadi 0 titik pada 2017.

“Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang gagal dipecahkan Pemprov DKI Jakarta 2013-2017. Data, fakta dan angka jumlah titik banjir (lebih 55 titik) pada Februari 2017. Banjir di jalanan, terus dan belum berkurang signifikan. Jakarta kembali kebanjiran saat hujan deras turun. Ahok ternyata tak mampu dan gagal pecahkan masalah banjir Ibu kota”, kata Muchtar melalui keterangan tertulisnya pada TangselMedia, Selasa 21 Februari 2017.

Muchtar menambahkan, menurutnya Ahok selama ini terlalu sombong, banyak klaim dan hanya pencitraan semata dalam menangani masalah banjir di ibukota. Ahok pernah klaim, Jakarta sudah bebas banjir. Jakarta saat ini, jika hujan besar, hanya akan ada genangan air saja, setengah jam sampai 1 jam akan surut.

Ahok juga sering membanggakan, soal kinerjanya dalam menangani masalah banjir dengan melakukan publikasi secara besar-besaran melalui media, yaitu soal pengerukan kali ciliwung, penggusuran warga Kampung Pulo dan wilayah lainnya yang tinggal di pinggir kali dengan tujuan normalisasi.

Kesombongan lainnya, Ahok pernah mengatakan pada Desember 2015 dan dipublikasi secara massif, walau hujan tiga hari, Jakarta tidak akan banjir, kalau pompa air berfungsi, namun semua terbantahkan dengan fakta yang ada pada banjir tahun ini. Kasus banjir kali ini, tidak ada pompa banjir yang tidak berfungsi, semua berfungsi tetapi banjir tetap terjadi.

“Kasus banjir kali ini, tidak ada pompa banjir yang tidak berfungsi, tetapi banjir tetap terjadi. Kesombongan Ahok terbantahkan dengan data, fakta dan angka titik banjir sekarang ini”, tambahnya.

Muchtar juga mengingatkan, bahwa warga Jakarta butuh Gubernur baru yang mampu membuat master plan dalam menangani masalah banjir secara konkrit, tidak hanya sekedar klaim dan pencitraan.

“Warga DKI butuh Gubernur baru, biar masalah banjir selesai. Gubernur lama terbukti nyata gagal urus banjir”, pungkasnya. (HJD)

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply