TangselMedia – Pada Selasa 3 September 2019 bertempat di Piro Cafe Pamulang Pusat Belajar Anti Korupsi (PBAK) Dompet Dhuafa dan Tangerang Public Tranparency Watch (Truth) mengadakan Diskusi Publik dan konferensi pers menanggapi hasil seleksi capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap bermasalah. Diskusi Publik yang bertajuk “Fenomena Corruptors Fight Back Dalam Seleksi Capim KPK” dihadiri mahasiswa dan aktivis anti korupsi di Banten.
Salah satu Narasumber Ridwan Affan Dir. PBAK Dompet Dhuafa menjelasakan bentuk fenomena corruptors fight back atau koruptor melawan balik. “Sudah sangat banyak bentuk-bentuk perlawanan koruptor terhadap agenda pemeberantasan korupsi dari mulai kekerasan fisik terhadap aktivis antikorupsi, kriminalisasi, Wacana pembubaran KPK, dan upaya pelemahan melalui seleksi pimpinan kpk sarat kepentingan. Seleksi Capim KPK ini Seperti kuda troya, ingin menghancurkan KPK dari dalam melalui capim KPK yang tidak berintegritas,” jelasnya.
Senada dengan pendapat Affan, Tibiko Zabar Div. Kampanye Public Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan jika permasalahan Capim KPK sudah dimulai dari penunjukan pansel. “Panselnya sendiri bermasalah, cenderung tidak mendengar masukan masyarakat. Bahkan statmen salah satu pansel menyatakan pansel bukan pemuas ICW, padahal pansel juga harus mendengar masyarakat,” paparnya.
Suhendar Bakal Calon Walikota Tangsel jalur independent yang juga selaku Akademisi dan narasumber dalam kegiatan tersebut juga menyayangkan pansel yang menyerahkan 10 nama capim KPK yang didalamnya masih ada nama capim yang bermasalah. “Dalam UU tipikor, capim KPK itu harus terhindar dari perbuatan tercela artinya tidak memiliki catatan buruk dan melaporkan LKHPN. Jadi hal yang seharusnya tidak mungkin jika ada dari 10 nama dikeluarkan pasel memiliki riwayat tercela dan tidak melaporkan LKHPN. seharusnya orang seperti ini saat seleksi awal sudah di tolak” ujarnya.
Aco Ardiansyah Koordinator Truth, menyebutkan bahwa Pemimpin KPK nanti berimbas dalam perjuangan melawan korupsi di daerah. “Pada masa Pimpinan KPK Bambang Wijayanto (BW), Banten itu masuk zona merah KPK, pada tahun 2015 BW menyebut soal walikota Tangsel cuma masalah waktu, tapi karena ada cicak vs buaya kabar itu hilang beriringan dengan di kriminalisasikanya BW,” pungkasnya. (Hjd)
