TangselMedia – Aktivis Anti Korupsi Suhendar mengkritik kinerja kepemimpinan Airin Rachmi Diany dalam menahkodai Pemkot Tangsel selama ini. Salah satu persoalan akut dalam tata kelola Pemerintahan Kota Tangsel menurut nya adalah pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak ada kepemimpinan yang tegas sebagai dua sisi yang saling keterkaitan.
“Dampaknya sangat merugikan masyarakat, yaitu sumber daya masyarakat: publik yaitu APBD yang dikelola Pemkot Tangsel yang hakikatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bergeser dan digeser untuk kepentingan tertentu, segelintir orang, pihak-pihak tertentu, termasuk untuk kepentingan oknum pejabat, menjadi bancakan,” ujar Suhendar dalam pernyataan persnya, Kamis (9/1/2020).
Seperti halnya yang terjadi saat ini, dimana ada Penambahan Ruang Kelas SMPN 8 Tahap 4 yang bersumber APBD Tahun 2019 sebesar 10,3 M dan Revitalisasi Stadion Mini Ciputat yang bersumber APBD Tahun 2019 sebesar 18,8 M yang tidak transparan.
Fenomena ini menurut Suhendar yang juga dosen Universitas Pamulang ini bukan kali pertama, namun hal yang sering terjadi seperti pembangunan gedung perpustakaan yang bersumber APBD sebesar Rp9,9 miliar, Pembangunan Kontruksi Gedung Gerai UMKM yang bersumber APBD sebesar 86M, mangkrak dan tidak transparan.
“Bahkan ironisnya, pembangunan yang dilaksanakan persis disamping Kantor dan di depan mata–karena setiap hari dilewati oleh, Walikota Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benyamin Davni dan Sekda Muhammad, yaitu Pembangunan Menara Pandang yang bersumber dari APBD sebesar 28 M saja tidak transparan bahkan kini mangkrak alias tidak berlanjut,” jelas Suhendar.
Menurut bakal calon Walikota Tangsel ini Pembangunan Menara Pandang yang bersumber dari APBD sebesar 28 M tersebut sesungguhnya lebih bermanfaat bagi masyarakat bila digunakan untuk menjamin kuliah gratis 1000 mahasiswa pertahun untuk masyarakat yang rentan seperti fakir, miskin, yatim dan piatu. (HJD)
