Perkembangan teknologi dan teknik industri merupakan sebuah keniscayaan di tengah arus globalisasi dan kemajuan zaman. Inovasi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), robotika, serta sistem produksi berbasis digital telah mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi dengan dunia industri. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini membawa dampak positif berupa peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil produksi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan serius yang semakin terasa, yaitu menyempitnya lapangan kerja bagi sebagian kelompok masyarakat.
Transformasi teknologi paling nyata terlihat di sektor manufaktur dan jasa. Banyak pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia kini mulai digantikan oleh mesin otomatis dan sistem digital. Pekerjaan yang bersifat rutin, berulang, dan tidak membutuhkan keterampilan khusus menjadi kelompok yang paling terdampak. Mesin mampu bekerja tanpa lelah, memiliki tingkat kesalahan yang rendah, serta dapat menekan biaya produksi dalam jangka panjang. Kondisi ini membuat perusahaan lebih memilih investasi teknologi dibandingkan mempertahankan tenaga kerja manusia.
Dampak dari fenomena tersebut adalah meningkatnya kerentanan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Kelompok ini sering kali tidak memiliki kesiapan untuk beralih ke jenis pekerjaan baru yang menuntut kemampuan teknis dan literasi digital. Akibatnya, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin tinggi, sementara peluang untuk memperoleh pekerjaan baru menjadi semakin terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknik dan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia.
Lebih jauh, perkembangan teknologi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi dan memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi. Sebaliknya, tenaga kerja berpendidikan rendah semakin tertinggal dan terpinggirkan. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat, ketimpangan sosial dapat semakin tajam dan berpotensi menimbulkan masalah sosial baru, seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dalam berbagai laporannya menyebutkan bahwa otomatisasi dan digitalisasi berpotensi menggantikan jutaan pekerjaan secara global, terutama di negara berkembang. Negara-negara yang masih bergantung pada tenaga kerja manual menghadapi tantangan besar dalam menghadapi perubahan struktur pasar tenaga kerja. Meskipun teknologi juga menciptakan jenis pekerjaan baru, pekerjaan tersebut umumnya membutuhkan keterampilan yang lebih kompleks dan tidak mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi semakin relevan. Sebagai negara dengan jumlah tenaga kerja yang besar, transformasi teknologi harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Program industrialisasi dan modernisasi yang dicanangkan pemerintah, seperti Making Indonesia 4.0, memang bertujuan meningkatkan daya saing industri nasional. Namun, tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan tersebut berpotensi meninggalkan sebagian masyarakat di belakang.
Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat krusial dalam menghadapi dampak perkembangan teknologi terhadap lapangan kerja. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi teknologi berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Salah satu langkah penting adalah penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.
Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi tenaga kerja yang terdampak juga harus menjadi prioritas. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru agar dapat beralih ke sektor lain. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial juga perlu diperkuat untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja selama masa transisi.
Namun, tanggung jawab menghadapi dampak perkembangan teknologi tidak hanya berada di tangan pemerintah. Dunia industri dan institusi pendidikan juga memiliki peran penting. Industri perlu berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan. Sementara itu, institusi pendidikan dituntut untuk tidak hanya mencetak lulusan yang memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan siap menghadapi perubahan.
Pada akhirnya, perkembangan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Teknologi tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas berkurangnya lapangan kerja, karena persoalan utama terletak pada kesiapan sistem sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan dalam menghadapi perubahan. Tanpa kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat, kemajuan teknik yang diharapkan membawa kemakmuran justru dapat menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi.***
*Penulis ini Mahasiswa Prodi Teknik Industri Universitas Pamulang
