TangselMedia – Pengadaan Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) Kelas Brawijaya dinilai sebagai langkah strategis modernisasi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman multidimensi yang berkembang pesat di kawasan Indo-Pasifik.
Penilaian itu mengemuka dalam podcast Ngopi – Ngobrolin Pertahanan Indonesia yang ditayangkan di YouTube Marapi Consulting & Advisory, Senin (3/8/2026). Dua narasumber hadir: Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Agung Pramono, mantan Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, dan Alman Helvas Ali, pengamat pertahanan Marapi Consulting & Advisory.
Ancaman Udara Jadi Prioritas
Agung Pramono menegaskan strategi pertahanan Indonesia harus berpijak pada kondisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terutama dalam menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Di ZEE itu harus kita kendalikan dan kita kuasai. Jangan sampai ada orang masuk tidak kita ketahui,” tegasnya.
Ancaman kini tidak lagi hanya datang dari kapal permukaan, tetapi juga dari pesawat tempur, rudal jarak jauh, dan drone. Karena itu, kapal perang berkemampuan antiudara menjadi kebutuhan mendesak. Agung merekomendasikan fregat berbobot 3.500–6.000 ton dengan sistem pertahanan udara jarak menengah sebagai platform paling ideal, sekaligus mendukung strategi anti-access di wilayah laut Indonesia.
“Baik TNI AU maupun TNI AL dua-duanya harus dilengkapi kemampuan antiudara yang efektif,” katanya.
Warisan Orientasi Masa Lalu
Alman Helvas Ali menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan antiudara kapal perang Indonesia saat ini adalah konsekuensi dari orientasi pembangunan armada yang bertahun-tahun terfokus pada penegakan hukum di perairan teritorial.
“Selama bertahun-tahun fokus Angkatan Laut kita lebih banyak ke operasi di perairan teritorial sehingga kemampuan pertahanan udara jarak menengah belum menjadi prioritas,” ujarnya.
Kini, kehadiran kapal PPA menjadi titik balik menuju armada yang mampu memberikan perlindungan udara bagi seluruh gugus tugas laut. Alman mendorong agar Kementerian Pertahanan segera melengkapi PPA dengan persenjataan yang dibutuhkan, termasuk rudal Aster.
Data Link Nasional, Kunci Interoperabilitas
Kedua narasumber juga menyoroti pentingnya interoperabilitas antarsistem senjata. Alman menegaskan Indonesia perlu membangun data link nasional yang menghubungkan kapal perang, radar, pesawat tempur, dan pusat komando dari berbagai produsen.
“Tanpa data link sendiri, susah untuk kita integrasi,” ujarnya.
Agung menambahkan, dengan data link yang andal, kerahasiaan dan kecepatan komunikasi dalam operasi tempur dapat terjamin. Keduanya sepakat armada Indonesia sebaiknya dikembangkan ke arah general purpose frigate — multifungsi dalam satu platform yang efisien untuk pertahanan udara, antikapal permukaan, dan antikapal selam sekaligus.
Transformasi, Bukan Sekadar Penambahan Kapal
Diskusi menyimpulkan bahwa pengadaan PPA adalah bagian dari transformasi kemampuan tempur TNI AL, bukan sekadar menambah jumlah armada. Modernisasi ini perlu didukung sistem pertahanan udara yang memadai, interoperabilitas antarmatra, data link nasional, dan penguatan industri pertahanan dalam negeri — agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan di ZEE dan memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Semangat ini sejalan dengan komitmen bela negara yang diulas dalam artikel Menjalankan Profesi Sebagai Upaya Bela Negara.
