TangselMedia – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang memberikan tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015 dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi di Auditorium Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Pamulang, Kamis (16/6/2016).
Meski semua fraksi menerima hasil laporan tersebut, namun banyak catatan yang diberikan oleh masing-masing fraksi.
Seperti dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyoroti Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 yang telah dianggarkan sebesar Rp3, 310 triliun. Namun dalam realisasinya, sebagaimana catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Periksa Keuangan (BPK) hingga 30 November 2015 baru sebesar Rp1,647 triliun atau sebesar 49,76 persen.
“Terkait dengan serapan yang masih rendah, Fraksi PKS minta penjelasan permasalahannya (kepada Pemkot-red) serta data penyerapan hingga tutup buku 2015,” kata Sri Lintang Rosi Aryani saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS kemarin.
Padahal, lanjut lintang, struktur APBD Kota Tangsel komposisi awalnya 29 persen berbanding 71 persen antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun karena ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bisa menyerap anggaran yang sudah ditetapkan, mengakibatkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dalam APBD 2015 cukup tinggi sekitar 700 miliar.
Dalam pandangan umum fraksi tersebut, Fraksi PKS juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015.
“Hal ini telah memberikan harapan bagi Pemkot Tangsel khususnya, serta stakeholder lainnya bahwa selama tahun 2015 terjadi peningkatan kualitas kinerja di jajaran aparatur Pemkot Tangsel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta dan mendorong agar peningkatan kinerja ini terus dipertahankan,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel ini.
Selanjutnya, Fraksi PKS juga meminta progress terkait aset-aset yang belum diserahterimakan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemkot Tangsel. Atas permasalahan aset ini, pada LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemkot Tangsel tahun 2013 dan 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Selain itu, Fraksi PKS juga berharap agar Pemkot Tangsel menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi BPK, agar penilaian LHP BPK tahun berjalan dan selanjutnya lebih baik lagi.
“Kami mendorong Pemerintah Kota untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan saran-saran tersebut, serta meningkatkan kinerja aparaturnya sehingga tercapai opini yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang,” ungkap Lintang. (cip)
