Cadangan Beras Pemerintah Ditarget 1,2 Juta Ton Harus Bertambah

Nasional1895 Views
Cadangan Beras Pemerintah Ditarget 1,2 Juta Ton Harus Bertambah
Foto: Sigid Kurniawan/Antara

Tangselmedia.com – Untuk saat ini, pemerintah menargetkan untuk menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton yntuk tahun 2018. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi defisit karena beras telah habis digunakan untuk kepentingan operasi pasar.

Musdhalifah Machmud sebagai Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, dalam menambah CBP (Cadangan Beras Pemerintah), pemerintah akan menggunakan pola baru, yaitu dengan cara mengubah pola bayar Bulog (Badan urusan politik)., yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana dalam pelaksanaan CBG (Cadangan Beras Pemerintah)

Tetapi, dia tidak menjelaskan secara detail seperti apa perubahan pola bayar tersebut. Musdhalifah mengatakan, dengan mengubah pola bayar pada Bulog(Badan urusan politik)., pemerintah dapat memperoleh beras dengan jumlah yang lebih banyak, meski dengan besaran anggaran yang sama.

“Sekarang kita sedang bicarakan untuk mengubah pola bayar, sehingga dengan dana segitu pun kita masih dapat banyak. Bisa kok 1,2-1,4 juta ton kita dapatkan dengan anggaran yang sama,” ujarnya, saat ditemui wartawan di Hotel Pullman Thamrin, Selasa (27/3).

Baca Juga  Mahasiswa Prodi Teknik Mesin Raih Juara 2 Kategori Tunggal Putra Turnamen Badminton Piala Rektor Universitas Pamulang

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 2,5 triliun untuk membeli CBP (Cadangan Beras Pemerintah). Saat ini, anggaran tersebut belum bisa dicairkan sebelum pemerintah selasai membahas mekanisme pengadaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang baru.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog (Badan urusan politik).Siti Kuwati mengatakan, sambil menunggu anggaran untuk membeli CBP (Cadangan Beras Pemerintah) turun, Bulog (Badan urusan politik).tetap melakukan kewajibannya menggelar operasi pasar. Karena cadangan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) telah minus, maka operasi pasar dilakukan dengan menggunakan stok beras operasional milik Bulog (Badan urusan politik).