TangselMedia – Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menilai pelonggaran PSBB adalah langkah mundur yang berbahaya dalam penanggulangan pandemi. Upaya keras dan biaya besar yang telah dikeluarkan dalam menanggulangi pandemi selama 2 bulan terakhir, dapat menjadi sia-sia.
“Bila dengan PSBB saja kenaikan kasus infeksi Covid-19 masih belum mereda, seharusnya langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan kebijakan yang lebih tegas dari PSBB, bukan justru melonggarkannya,” kata Yusuf Wibisono, di Tangerang Selatan, Senin, (18/05/2020).
Dia menambahkan bahwa dua kebijakan pengendalian terkini yang paling diandalkan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pelarangan mudik, menuai kekecewaan banyak pihak karena intervensi yang moderat inipun masih dilakukan secara lamban, setengah hati, dan tidak terkoordinasi. Sebagai negara ke-4 dengan populasi terbesar di dunia, pandemi covid-19 yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global.
Pasca keluarnya data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang hanya 2,97 persen, semula diproyeksi masih berada di kisaran 4,30 persen, wacana pelonggaran PSBB oleh pemerintah bergulir deras. Setelah wacana berdamai dengan Covid-19 oleh Presiden pada 7 Mei 2020, berbagai langkah relaksasi dikeluarkan pemerintah mulai dari beroperasinya kembali moda transportasi umum, pekerja dibawah 45 tahun boleh kembali bekerja, hingga pelonggaran larangan mudik.
“Jika penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali dan semakin banyak masyarakat yang terinfeksi dalam waktu singkat, sistem kesehatan dipastikan akan tumbang sehingga korban jiwa bisa menjadi sangat besar. Dalam situasi pandemi, respon kebijakan harus cepat dan tegas, dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin,” tutur Yusuf Wibisono.
PSBB di Metropolitan utama Jawa dan kota-kota besar luar Jawa adalah langkah tepat. Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek karena pelaksanaan PSBB di 4 provinsi dan 27 kabupaten/kota adalah risiko yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi.
Eskalasi pandemi akan membesar dan menjadi tak terkendali jika respon kebijakan masih berfokus pada ekonomi. Pelonggaran PSBB secara jelas bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi, sedangkan penanggulangan pandemi mengharuskan penurunan interaksi sosial. Maka, dalam situasi pandemi, mempromosikan ekonomi sama dengan membunuh nyawa lebih banyak. (HJD)