Sebagai negara maritim, kapal patroli perikanan Indonesia terlalu minim. Demikian diungkapkan Anggawira, Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi.
“Ketersediaan kapal patroli perikanan kita masih kurang, dalam program penyediaan kapal oleh kementerian perikanan harus di perhatikan juga terkait pertambahan kapal patroli pengawasan dibutuhkan kurang lebih 200 kapal patroli jika ingin ilegal fishing benar-benar hilang,” kata Anggawira yang juga Sekretaris Jendral Dewan Tani Indonesia
Anggawira menambahkan, meski mahal, harga kapal tidak sebanding dengan kerugian negara akibat pencurian ikan dan kerugian ‘kebocoran’ BBM bersubsidi.
“Kita harus mikir panjang, jangan karena mau hemat, kita rugi yang lebih besar lagi. Kebutuhan unit Kapal patroli Rp 4-5 triliun, Pilih kapal atau negara rugi gara-gara BBM subsidi dan illegal fishing Rp 30 triliun,” tutur Anggawira.
Anggawira menyatakan HIPMI akan sampaikan ke presiden supaya menambah kapal-kapal patroli Kementerian Kelautan, Perhubungan dan TNI-AL serta menambah pesawat patroli udara, percuma kapal nelayan kita sediakan jika kapal patroli jumlahnya kurang.
Ditempat terpisah Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyampaikan DPR akan menyediakan anggaran untuk mendukung program pemerintah khususnya sektor perikanan, penyediaan kapal patroli untuk pengawasan menjadii salah satu prioritas yang kami kedepankan, untuk memberantas ilegal fishing.
