Darurat Covid19, PP KAMMI Desak Pemerintah Segera Berlakukan Undang-Undang Karantina

Nasional 0

Foto: Istimewa

TangselMedia – Seiring bertambahnya jumlah warga yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 1.046 jiwa dan meninggal 87 jiwa per Jum’at (27/3/2020), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai Pemerintah masih gagap dan kurang sigap dalam menangani wabah yang mulai diumumkan Pemerintah sejak 2 Maret 2020.

Ketua Umum PP KAMMI Elevan Yusmanto menyebut Pemerintah terlihat belum tegas dan tidak serius dalam mengambil keputusan soal penanganan wabah.

“Kami menilai sejak awal, Pemerintah terlalu meremehkan dan terlihat tidak serius mempersiapkan, sehingga untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, masker untuk masyarakat juga mengalami kelangkaan sejak awal tahun, maka wajar banyak pemerintah daerah lebih cepat bertindak menutup perbatasannya daripada tidak siap menghadapi wabah yang kian hari kian mengkhawatirkan.” Kata Elevan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, pada TangselMedia, Sabtu (28/3/2020).

Pemerintah dinilai kurang tepat jika hanya melakukan imbauan semata, dan tidak menjalankan peran negara yang semestinya punya kekuatan hukum.

Baca Juga  Forum Dialog HIPMI: Tax Amnesty - Repatriasi Nasional vs Keadilan Publik

Menurut Elevan, sejak awal seharusnya Pemerintah sudah membuat keputusan melarang ekspor APD dan masker serta memperketat perbatasan sejak wabah ini muncul di Cina pada Desember 2019.

“Indonesia, menurut BPS tercatat mengalami kenaikan ribuan persen ekspor masker dan APD ke China sejak Januari dan Februari, baru pertengahan Maret dilarang ekspor ketika wabah sudah masuk ke Indonesia, bahkan yang membuat miris pada hari Minggu kemarin (22/3/2020), barang yang didatangkan dari China ternyata made in Indonesia,” tambahnya.

Menurut Elevan, hal seperti ini harus segera diperbaiki. Ia mendesak Pemerintah lebih tegas lagi agar korban tidak semakin banyak, sebab masyarakat saat ini menunggu Pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 soal Karantina.

“Jikalau seperti ini terus, kita tidak tahu berapa lama lagi sekolah harus libur, sektor perekonomian dalam ketidakpastian. Pemerintah harus tegas, Kunci Wilayah pandemi beberapa waktu dan perbanyak Tes kepada masyarakat, hal ini lebih memberikan kejelasan.” Pungkasnya. (HJD)

Tags:

Related Posts

Leave a Reply