TangselMedia – Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mempertanyakan penggunaan dana APBN oleh pemerintah yang begitu besar untuk proyek-proyek infrastruktur. Ribuan triliun dana APBN habis, namun mewariskan proyek mangkrak. AEPI minta untuk diusut tuntas, proyek infrastruktur oleh pemerintah Jokowi.
Dana APBN, secara keseluruhan yang telah dikeluarkan Tahun 2014, pemerintah mengalokasikan Rp. 139 triliun, Tahun 2015 senilai Rp. 209 triliun, Tahun 2016 sebesar Rp. 227 triliun dan Tahun 2107 sebesar Rp. 346 triliun. (Sumber: PWC).
“Luar biasa, besarnya dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk bangun mega proyek infrastruktur. Tapi semuanya telah menghasilkan infrastruktur yang hanya ada di televisi dan koran-koran pendukung pemerintah”, ujar Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi AEPI melalui keterangan tertulisnya yang TangselMedia terima, Senin 3 April 2017.
Menurut Salamuddin, jumlah dana pajak rakyat yang telah diberikan pemerintahan Jokowi untuk mega proyek infrastruktur, secara keseluruhan mencapai Rp. 921 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk penyertaan modal negara melalui BUMN.
“Kemana uang-uang ini mengalir? Faktanya, tidak ada infrastruktur bernilai ribuan triliun yang dibangun pemerintah? Sementara infrastruktur dikerjakan dengan cara swastanisasi. Sebagai contoh: Infrastruktur semua dibangun swasta. Di Jakarta, MRT dibangun swasta Jepang, LRT dibangun dana swasta pinjaman, Monorel kontrak dengan china tapi gagal, kereta cepat kontrak dengam china juga gagal”, jelasnya.
Salamuddin menambahkan, penggunaan APBN yang sangat besar untuk memenuhi ambisi Pemerintah Jokowi telah membawa dampak dicabutnya subsidi untuk rakyat. Akibatnya, kemiskinan meningkat dan ketimpangan ekonomi kian parah.
“Jadi kemana dana infrastruktur dari APBN ribuan triliun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jokowi? Menguap ke kantong-kantong penguasa? Atau menjadi keuntungan para taipan yang menguasai proyek ini? Atau ditabung untuk persiapan pemilu 2019. Usut!”, tegasnya. (HJD)
