Gubernur Banten Ingin Mempercepat Penanganan Dampak Tsunami

Gubernur Banten Ingin Mempercepat Penanganan Dampak Tsunami

Gubernur Banten Wahidin Halim saat bersama Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam penyaluran bantuan bagi korban tsunami dan gelombang pasang di Kabupaten Pandeglang. (Dok. Humas Pemprov Banten)

TangselMedia – Gubernur Banten Wahidin Halim meminta organisasi perangkat daerahnya mempercepat penanganan dampak tsunami dan memastikan seluruh korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. “Penanganan dampak tsunami harus cepat. Makanya saya memanggil dinas-dinas supaya bergerak berkoordinasi sesuai Tupoksi dinasnya,” ujarnya dalam siaran pers pemerintah provinsi pada Kamis.

Pemerintah saat ini sudah memperbaiki jalan yang terputus di daerah terdampak tsunami 22 Desember. Jalan-jalan di sejumlah area terdampak bencana sekarang sudah bisa digunakan untuk lalu lintas kendaraan pengirim logistik bantuan. Selain itu dinas-dinas terkait di Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan dan mendistribusikan bantuan untuk korban bencana yang mengungsi. “Saya dan Pak Wagub Andika tetap sebagai pengarah. Supaya daya tampung dan distribusi tepat sasaran dinas-dinas diharuskan berkoordinasi. Semuanya harus kerja maksimal sampai dampak bencana ini pulih,” ujar Wahidin.

Baca Juga  Memasuki Usia 22 Tahun, SIT AULIYA Bangun Gedung 5 Lantai

Opar Sohari, Sekretaris merangkap Kepala Logistik Penanggulangan Bencana Dampak Tsunami Pemerintah Provinsi Banten, mengatakan Gubernur mengumpulkan para pejabat organisasi perangkat daerah untuk koordinasi percepatan penyelesaian penanganan dampak tsunami. “Kita juga ingin transparan karena menerima logistik bantuan dari luar. Jadi selain dari OPD Pemprov, kita juga koordinasi dengan pihak TNI dan Polri serta instansi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

“Kebutuhan sandang pangan yang kami terima mudah-mudahan untuk sementara ini bisa untuk kebutuhan warga selama lima hari sampai satu minggu ke depan,” ia menambahkan. Opar menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas mengkoordinasi pemangku kepentingan terkait dalam penanganan dampak tsunami.

Sementara instansi pemerintah terkait antara lain bertugas menjamin kelancaran distribusi bantuan, mengkoordinir pendirian tenda buat pengungsi, mendistribusikan logistik bantuan, menyusun perencanaan kebutuhan logistik pengungsi, mendata kebutuhan logistik harian, menerima dan mencatat sumbangan logistik dari donator dan yang lainnya. “Semua OPD telah ditentukan mempunyai tugas dan fungsi. Kita sudah menentukan titik Posko Sentral. Dari situ anti kita sebarkan ke 29 titik posko bantuan bencana,” ujar Opar.

Tags:

Related Posts

Leave a Reply