Dalam diskusi publik yang di selenggarakan oleh Bawaslu Banten dengan tema “Peran Organisasi Kepemudaan Mengawal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di kota Tangerang Selatan” yang di selenggarakan di Hotel Soll Marina KM 7, Serpong Utara, Tangsel, Banten, selasa (22/9/2015) berlangsung menarik. Pasalnya rupanya permintaan Bawaslu untuk meminta peran serta dari masyarakat mengenai laporan dilapangan tidak didukung perangkat media sosial yang memadai. Akun twitter milik Bawaslu terlihat tidak aktif seperti tidak berpenghuni.
Hal ini disampaikan Abdul Hakim Syafi’i selaku Ketua Koordinator BEM-Nas Wilayah Jabodetabek setelah mendengar paparan dari pihak Banwaslu serta melihat secara langsung akun sosial media Bawaslu Banten yang tidak ada aktifitas.
Abdul Hakim mengatakan dari dana segitu banyak jumlahnya sekelas akun twitter saja kok Bawaslu tidak mampu memaksimalkan, terlihat akun twitter resmi Bawaslu Banten tidak aktif menjelang pilkada serentak ini. Ini menandakan seperti kurang persiapannya Bawaslu Banten dalam menghadapi Pilkada serentak pada 9 desember 2015 sebagai wasit demokrasi.
“Lalu bagaimana masyarakat bisa melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi dilapangan dengan cepat? Karena pembicara sendiri yang mengatakan bahwa “bawaslu butuh informasi dari masyarakat perihal pelanggaran pemilukada bila itu terjadi dilapangan. Tapi nyatanya akun resmi Bawaslu saja tidak aktif”, papar Abdul Hakim.
Mendapat kritikan tersebut akhirnya ketua Bawaslu Banten, Eka Satialaksmana berjanji akan mengaktifkan kembali akun resmi twitter Bawaslu Banten yang sudah tidak aktif. “Untuk pilkada ini, kami akan mengaktifkan kembali akun resmi twitter Bawaslu Banten”, janji Eka.
Eka juga menyatakan jika ada Milyaran uang rakyat dari APBN yang dipakai oleh penyelenggara Pilkada dan juga ada uang rakyat dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan pesta demokrasi di daerah Banten khususnya pada kota Tangerang Selatan. “(Dibutuhkan) partisipasi masyarakat terhadap pemilukada periode ini dapat meningkat agar bisa meminimalisir tingkat golput”, tambah Eka.
Abdul Hakim berharap janji dari Bawaslu dapat terealisasi segera agar masyarakat lebih mudah melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi. “Karena dengan lewat via twitter mereka yang jaraknya jauh dari kantor Bawaslu yang terletak di Serang, tidak terlalu lama unuk melaporkan jenis pelanggarannya itu”, harapnya. (ihp)
