TangselMedia – Kantor Bupati Tangerang Didemo oleh Puluhan Mahasiswa yang Tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Selasa, (4/2/2025)
Demonstrasi ini terkait dengan terbitnya alas hak atas tanah baik Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) laut, tepatnya yang membentang di Kecamatan Pakuhaji dan wilayah sekitarnya. Polemik tersebut kini tengah memanas, dan menjadi sorotan publik.
“Ini adalah aksi lanjutan kami agar bagaimana APH mengusut tuntas keterlibatan Pemkab Tangerang akan Terbitnya SHGB dan SHM dilaut,”ujar Endang Kurnia Ketua GMNI Kabupaten Tangerang.
Menurut Endang penerbitan SHGB dan SHM di laut tidak lepas juga dari peran Pemkab Tangerang. Penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh DPMPTSP, Rencana Tata Ruang dan Bangunan oleh DTRB dan Penerimaan Pajak Oleh Bappenda.
“Ini juga berbanding lurus dengan pernyataan ATR/BPN Kab. Tangerang bahwasanya pemkab terlibat akan terbitnya SHGB tersebut,”tambahnya.
Endang menduga adanya pemufakatan jahat, karena menurutnya tidak mungkin terbit SHGB tanpa ada PKKPR dan Rencana Tata Ruang dari Pemkab Tangerang apalagi ini SHGB berbadan Hukum. dan ternyata sudah ada PBB juga di dalamnya
“Adanya Rencana Tata ruang pasti di lakukan cek lokasi untuk menentukan titik koordinat, apa mereka buta kalau lokasi tersebut laut,”tegasnya.
Endang juga menduga adanya Gratifikasi yang diterima para oknum sehingga dengan mulusnya Sertifikat laut ini bisa terbit begitu saja.
“Kami mendesak aparatur penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat di dalamnya.
Ungkap tangkap dan adili siapapun yg terlibat,”pungkasnya. (Lky)
