TangselMedia – Sebanyak 25 kabupaten / kota yang terpilih sebagai Smart City hadir untuk melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) di Makassar.
Pertemuan ini diprakarsai oleh Kemenkominfo bekerjasama dengan Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian PPN / Bappenas dan Kompas Gramedia, pada Senin 22 Mei 2017.
Kabupaten Kota tersebut adalah: Tangerang Selatan, Semarang, Sleman, Singkawang, Makassar, Bogor, Tomohon, Badung, Siak, Mimika, Gresik, Jambi. Sidoarjo, Bandung, Cirebon, Bekasi, Purwakarta, Sukabumi, Samatinda, Kutai Kartanegara, Tangerang Kota, Banyuasin, Pelalawan, Bojonegoro, dan Banyuwangi.
Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto dalam sambutannya mengatakan, bahwa sekarang ini inti dari perubahan adalah soal kecepatan, termasuk kecepatan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
“Mau tidak mau, solusi teknologi harus digunakan untuk menghadapi tuntutan kecepatan ini, salah satunya dengan solusi smart city”, ujar Ramdhan.
Sementara itu, Walikota Tangerang Selatan sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Airin Rachmi Diany mengatakan, bahwa perwujudan smart city bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan. Airin juga mengutip perkataan Presiden Jokowi dalam Musrenbang Nasional tentang: Smart City.
“Kita melihat banyak peluang untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien, sesuai kewajiban pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Dalam Musrenbang Nasional baru-baru ini, Presiden Jokowi menyatakan sekarang bukan lagi negara yang kuat melawan negara yang lemah, tetapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat”, kata Airin.
Di tempat yang sama, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, bahwa untuk menyempurnakan sistem smart city, Kemenkominfo akan melakukan pendampingan dan analisa kepada daerah yang telah melakukan MoU.
”Saat ini, sistem yang diterapkan pemerintah daerah itu terlihat berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan itu, kami dari Kemenkominfo akan menyeragamkan sistem, yang tujuannya lebih kepada pelayanan ke masyarakat”, jelas Samuel. (HJD)
