TangselMedia – Krisis BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi di Bulungan, Kaltara akibat ulah pengetap kian dikeluhkan warga dan berharap agar pemerintah segera serius mengatasinya. “Salah satu penyebab sehingga terjadi masalah itu karena merajalela aksi penyimpangan oleh para pengetap,” ujar Imam, salah satu sopir angkot di Tanjung Selor, Kamis.
Imam mengaku aksi pengetap BBM itu sudah lama dan kronis sehingga ia setengah tahun tidak pernah masuk (Membeli minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) karena dikuasai pengetap. Imam mengatakan minyak belum tiba ke SPBU tetapi mobil pengetap sudah antre sehingga ia yang perlu 15 liter premium terpaksa tidak mendapatkan jatah dan membeli di enceran dengan harga Rp10.000 per botol (Kurang dari satu liter).
Selain pengawasan lemah, diduga ada unsur permainan antara oknum SPBU dalam penyimpangan BBM bersubsidi. Selain sopir angkot, sejumlah warga Bulungan mengeluhkan kondisi tersebut karena ulah pengetap yang menguasai SPBU sangat menyusahkan warga. “Masalah BBM telah menimbulkan kesan buruk terhadap kinerja pemerintah, masyarakat tahunya pemerintah tidak becus melakukan pengawasan,” kata Amir, salah seorang warga Tanjung Selor.
Amir mengatakan krisis BBM menyebabkan hambatan bagi perputaran roda perekonomian dan pembangunan secara langsung sehingga harusnya pemerintah segera mengatasi masalah itu. Harapan warga selain masalah praktik pengetap dituntaskan, stok BBM ditambah karena SPBU sering tutup diduga kouta yang dikirim tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah sebenarnya juga tidak tinggal diam karena pernah Satpol PP Bulungan pada pertengahan September 2018, mengamankan bbm jenis pertamax, pertalite dan premium yang dibeli para pengetap itu dan menyerahkan proses penyidikan kepada kepolisian. Saat itu satpol PP mengamankan 1,1 ton bbm dari hasil sidak di SPBU Jalan Sengkawit dan SPBU di Jalan Katamso, namun sekarang masyarakat menunggu tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
