TangselMedia – Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) mengkritik kinerja Anggota Dewan Tangsel periode 2014-2019 yang dianggap tidak ada kerja nya. Ketika berbicara DPRD sudah tentu salah satu fungsi adalah sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Pada tahun 2018 DPRD Tangsel dalam fungsi pengawasan dibekali anggaran 14 Miliyar Rupiah dengan penyerapan 97% dari total anggaran, lalu pertanyaannya sudah sejauh mana masyarakat merasakan dampak atas baiknya penyerapan anggaran tersebut. Sementara segudang persoalan seolah luput dari pengawasan para wakil rakyat yang terhormat.
“Kita dapat ambil contoh mulai dari pelayanan dasar yang buruk pertama bagaimana PPDB 2018 Karut marut tapi kedua Sektor kesehatan masih belum maksimalnya layanan kesehatan seperti di RSUD Tangsel dan bagaimana gedung DPRD yang mangrak,” ujar Jupri Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi TRUTH pada TangselMedia, Selasa 9 April 2019.
TRUTH tidak pernah mendengar hasil pengawasan terhadap eksekutif yang dipublikasi kepada masyarakat atau memang telah hilang marwah sebagai pengawas eksekutif atau patut diduga akibat terlalu mesra sehingga lupa akan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. “Oleh sebab itu pada pemilihan anggota dewan yang sebentar lagi digelar kami mengajak masyarakat dapat memilih dengan cermat dan cerdas jangan sampai ada anggota DPRD yang hanya datang, duduk, diam, Dan gajian,” pungkas Jupri. (Hjd)
