TangselMedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Reses II DPRD Kota Tangerang Selatan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Auditorium Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Pamulang, Kamis (28/7/2016).
Dalam rapat Paripurna itu, Ketua DPRD Kota Tangsel Mochamad Ramlie menyerahan secara simbolis hasil Reses II DPRD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2016 kepada Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie dengan disaksikan seluruh Fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan dan unsur dinas terkait.
Siti Chadijah, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan saat ditemui di lokasi acara mengatakan, selama enam hari di akhir bulan Ramadhan kemarin, seluruh anggota DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan Reses II di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi baik terkait usulan pembangunan maupun kualitas layanan publik.
“Banyak masukan dari warga terkait pelayanan publik baik di bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial,” kata Chadijah.
Karena itu, melalui rapat paripurna ini Fraksi PKS merekomendasikan agar Pemkot Tangsel lebih meningkatkan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan publik, terkait dengan program strategis yang dijalankan oleh Pemkot, baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Misalnya, lanjut Chadijah, di bidang pendidikan yang menjadi urusan wajib, Pemkot hendaknya memperhatikan suara-suara dari warga, terutama terkait dengan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk siswa SD, SMP, maupun SMA, dimana masih adanya laporan mengenai pungutan pendidikan yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan.
“Tentu hal ini sangat menciderai rasa keadilan, terutama bagi calon siswa dan siswi yang akan melanjutkan studi tetapi tidak mampu memenuhi pungutan yang dimintakan oleh pihak sekolah tertentu,” ujar Chadijah.
Meski demikian, warga masyarakat juga mulai merasa nyaman terutama pada peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor-kantor kecamatan dan kelurahan. Kondisi demikian harus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi yang terukur.
“Karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemkot Tangsel untuk menaikkan tunjangan kesejahteraan bagi pegawai honorer di tingkat kelurahan dan kecamatan agar tidak ada pungutan dalam pelayanan, sesuai amanah Perda dapat terealisasi dengan baik,” ungkap Chadijah.
Chadijah menambahkan, dalam program kesehatan, masyarakat menghendaki agar Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan terus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai wujud dari peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Karena itu, sarana dan prasarana Puskesmas maupun RSUD harus ditambahkan, seperti alat NICU, PICU, dan tambahan kamar rawat inap. Penyelesaian gedung RSUD II harus dipercepat,” pungkasnya (cip)
