TangselMedia – Tingkat partisipasi perempuan di bidang politik masih rendah. Karena itu, perlu didorong agar bisa menggunakan hak untuk memilih dan dipilih dalam kehidupan sosial politiknya. Terlebih, dalam aturan juga sudah ada ketersediaan 30 persen kuota agar perempuan bisa menjadi wakil rakyat. Demikian disampaikan Siti Chadijah, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan, dalam acara sosialisasi Pendidikan Politik bagi organisasi perempuan di Serpong Utara, Senin 20 Februari 2017.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tangsel ini mengungkapkan, peran politik perempuan sekarang sudah diakui oleh seluruh lapisan masyarakat. Kinerjanya juga tidak diragukan, karena itu sudah saatnya perempuan berjuang untuk memiliki peran dalam membangun wilayahnya masing-masing.
“Kami berharap, kaum perempuan dapat meningkat partisipasinya di dunia politik, karena dengan meningkatnya peran perempuan di parlemen, dapat membawa agenda-agenda untuk memperjuangkan kaum perempuan seperti memerangi kemiskinan, meningkatkan peran perempuan dalam peduli lingkungan dan pemberdayaan ekonomi perempuan”, kata Chadijah.
Menurutnya, kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat dalam kegiatan politik, seperti lembaga legislatif dan partai politik karena pendidikan politik yang masih minim. Padahal ketika perempuan aktif lembaga politik, sejatinya juga turut memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena, tidak ada kebijakan apapun di negeri ini tanpa keputusan politik.
Pemerintah sendiri, lanjut Chadijah, juga sudah memberikan ruang bagi perempuan, seharusnya dimanfaatkan secara maksimal agar menyiapkan diri untuk menjadi pribadi yang berkualitas dengan banyak belajar, sehingga makin banyak manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang Selatan, Azhar Zyamun menambahkan, dikumpulkannya seluruh perwakilan anggota organisasi perempuan yang ada di Kota Tangerang Selatan adalah untuk memberikan pemahaman pendidikan politik, agar mereka bisa turun langsung di dunia politik, menjadi anggota dewan, walikota maupun lainnya.
“Kami ingin perempuan ini memahami bahwa tugas mereka bukan hanya di dapur saja. Namun, peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat pun dibutuhkan. Ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh lelaki, bisa dikerjakan oleh perempuan dan sebaliknya”, imbuhnya. (CIP)
