TangselMedia – Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menuntut kesejahteraan dengan melakukan demonstrasi di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin. Ribuan guru dan tenaga honorer tersebut melakukan “longmarch: dari gedung DPRD Jember menuju ke Kantor Pemkab Jember dengan pengawalan dari aparat kepolisian setempat.
“Kami mendesak Bupati Jember mencabut surat penugasan dan menerbitkan surat keputusan untuk semua guru honorer dan pegawai honorer,” ujar Ketua 2 Asosiasi GTT-PTT PGRI Jember Ali Zamil saat berorasi di halaman Kantor Pemkab Jember. Menurutnya ada 13 tuntutan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang dilayangkan kepada Pemkab dan DPRD Jember terkait peningkatan kesejahteraan, kejelasan SK Bupati Jember dan penghentian diskriminasi, serta kriminalisasi.
“Kami minta Bupati Jember mewujudkan janjinya untuk merealisasikan honor Rp1,4 juta untuk GTT-PTT Jember atau sesuai dengan UMK sekitar Rp2 juta,” ujarnya. Ali mengucapkan guru honorer juga meminta dikembalikan ke tempat sekolahnya dan memenuhi rasa keadilan semua guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) tanpa membedakan ijazah, masa kerja dan usia untuk mendapatkan SK Bupati.
“Honor untuk GTT dan PTT agar dianggarkan dalam APBD Jember setiap tahun dengan patokan UMK,” ujarnya. Selain hal itu, lanjut dia, mendesak DPRD Jember untuk segera memanggil Bupati Jember untuk merevisi kebijakannya yang merugikan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) terkait pemutasian honorer yang merugikan secara fisik maupun finansial. “Kami juga minta hentikan diskriminasi, kriminalisasi dan marginalisasi GTT-PTT Jember,” ujarnya.
Perwakilan guru dan tenaga honorer tersebut ditemui oleh Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief di Pendopo Wahyawibawagraha Jember. Dalam pertemuan itu, Bupati Jember Faida menyampaikan bahwa tuntutan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) tersebut tidak semuanya bisa direalisasikan. “Untuk surat penugasan yang diganti surat keputusan harus ada regulasi dari pusat karena saya tidak bisa membuat SK sendiri,” katanya.
Tetapi, tuntutan pencairan honor melalui anggaran program pendidikan gratis (PPG) bisa dicairkan setiap hari. “Selanjutnya, GTT yang belum mendapat surat penugasan akan diberikan pada 1 Desember 2018,” ujarnya.
