Padat Karya, Inilah Solusi Pemerintah Kabupaten Malang Meminimalisir Pengangguran

Padat Karya, Inilah Solusi Pemerintah Kabupaten Malang Meminimalisir Pengangguran
Sejumlah pekerja menyambung pipa air bersih di kawasan pelosok di Kelurahan Bumiayu, Malang, Jawa Timur, Senin (12/3). Pemerintah melalui Kementrian PU memberikan dana sebesar Rp 21 miliar kepada PDAM setempat untuk membangun saluran dan memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah desa pelosok di kawasan tersebut. (FOTO ANTARA/Ari Bowo Sucipto)

TangselMedia – Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur terus berupaya meminimalisasi angka pengangguran di wilayah itu dengan berbagai cara, salah satunya dengan program padat karya, khususnya di wilayah perdesaan. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Achmad Djunaedi di Malang, Senin, mengatakan melalui kegiatan padat karya itu dapat menambah akses ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

“Padat karya ini bertujuan agar warga kurang mampu yang ada di desa tidak kehilangan penghasilan. Contohnya, kegiatan padat karya di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, beberapa waktu lalu. Ada 88 warga yang dilibatkan dalam pembangunan akses jalan desa setempat,” ujarnya. Achmad mengatakan padat karya merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia ketimbang tenaga mesin. Tujuan utama program ini untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga kurang mampu yang kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.

Menurut Djunaedi, melalui kegiatan padat karya seperti di Desa Kedungrejo, warga yang awalnya menganggur akan mendapat upah. Upah yang diberikan bervariasi antara Rp65 ribu hingga Rp75 ribu, sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. “Upah untuk tukang sebesar Rp75 ribu dan pembantu tukang Rp65 ribu per hari,” ujarnya.

Baca Juga  Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan Pelajari Adanya Temuan Dugaan Kampanye Di Tempat Ibadah

Djunaedi mengatakan dengan memberdayakan masyarakat ikut serta dalam pembangunan di Kabupaten Malang, ada banyak efek yang didapat, yakni pembangunan menjadi lebih cepat dan angka pengangguran juga berkurang. “Selain itu, juga dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan wilayah perkotaan di Kabupaten Malang. Kalau pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan di desa selesai dan dioperasikan, harapannya masyarakat bisa terjangkau akses ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Malang mencapai 3 persen atau sekitar 90 ribu orang dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3 juta jiwa. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Malang, di antaranya membuka lowongan kerja melalui “Job Market Fair” dengan menggandeng sejumlah perusahaan.