TangselMedia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih berupaya mencari lahan untuk tempat penampungan semester (Shelter) warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ada dua lahan yang menjadi incaran Pemprov DKI yaitu Wisma Ciliwung dan lahan milik Kementerian Keuangan.
“Saya tugaskan Pak Wali (Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali) untuk yang wisma dicek legalnya. Karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak atas dasar tanah tersebut benar,” ujar Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Menurut Saefullah, legalitas tanah Wisma Ciliwung yang menjadi incaran itu harus dipastikan kembali. Karena, informasi yang diterima pemilik lahan tidak memiliki sertifikat.
“Menurut info tadi, kepemilikannya itu baru pada bukti pembayaran PBB. Jadi, Pak Wali saya minta koordinasi, panggil pemilik (lahan) itu dengan BPN Jakarta Selatan untuk dibantu proses supaya status tanahnya ini jelas. Kalau sudah jelas nanti kita anggarkan di DKI,” ujar Saefullah.
Sementara itu, untuk lahan milik Kemenkeu sedang diurus administrasinya. Selain lahan, ada juga bangunan di lahan tersenut yang diharapkan dapat dimanfaatkan.
“Yang kedua itu ada tanah Kementerian Keuangan yang terlantar bangunannya. Saya lihat kalau, nggak Jepang, ya, zaman Belanda itu, ya. Jadi nggak kepakai, sayang,” ujar Saefullah.
“Kita lagi mau tulis surat, Pak Gubernur minta untuk ke Kemenkeu untuk kiranya dapat dihibahkan ke pemprov. Itu luasnya seribuan (meter), itu juga jadi pilihan,” ujarnya.
Semetara itu, Koordinator Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengaku sudah mengetahui dua opsi lahan untuk shelter warga Bukit Duri. Menurutnya, lahan Wisma Ciliwung itu ada yang tawarkan ke Pemprov DKI.
“Kami mengusulkan tapi di Wisma Ciliwung karena kami sudah komunikasi dengan pemilik. Kami yang kenalkan dengan Pemprov DKI. Yang untuk shelter itu selain di RT 5 yang dulu di RW 011, satu lagi bekas kantor pajak. Itu yang jadinya ditawarkan untuk shelter,” jelas Sandyawan saat dihubungi terpisah.
Pemprov DKI diketahui menganggarkan pembangunan shelter untuk warga Bukit Duri dalam APBD-P DKI 2018. Tetapi, anggaran sebesar Rp 5,98 miliar itu dicoret dengan alas an kesulitan mencara lahan. Dengan iseperti itu, peluang anggaran pembangunan shelter warga Bukit Duri ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.
(zak/idh)
