TangselMedia – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara teknis sudah selesai, namun masih menyisakan masalah dari tahun ke tahun. Karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel berkunjung ke Dinas Pendidikan Kota Tangsel untuk memberikan dukungan perbaikan system PPDB online, Kamis siang (18/8).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Fraksi PKS yang dipimpin Siti Chadijah diterima Mathoda Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, M. Sahlan Sekretaris Dinas beserta jajaran.
Siti Chadijah, Ketua Fraksi PKS menyatakan, banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB yang berjalan tidak sebagaimana mestinya mulai dari mundurnya jadwal, website yang sulit dibuka, hingga adanya peran dan campur tangan dari pihak-pihak yang punya kepentingan.
“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Fraksi PKS mengusulkan agar di Kota Tangsel perlu adanya peraturan daerah tentang PPDB dan dikuatkan dengan penerbitan Peraturan Walikota tentang PPDB,” kata Chadijah.
Sri Lintang Rosi Aryani, anggota Fraksi PKS meyakinkan bahwa, Perda PPDB bisa diterapkan di Kota Tangsel karena perda serupa sudah diterapkan di kota lain seperti di Kota Cirebon dan berjalan efektif.
“Sebaiknya Dinas Pendidikan juga melakukan perbandingan di Kota Cirebon untuk mempelajari pelaksanaan Perda PPDB disana,” sarannya.
Fraksi PKS, lanjut Chadijah, juga mendukung pelaksanaan PPDB dengan sistem real online dan transparansi kuota untuk jalur bina lingkungan dan jalur prestasi juga dengan real online. Hal ini untuk menghindari agar tidak ada intervensi dari pihak berkepentingan.
“Ini harus jadi komitmen semua pihak, karena jika ada diskresi itu pernah dikeluhkan oleh salah satu kepala sekolah karena bisa di intervensi dengan uang dan kekuasaan,” ungkapnya.
Fraksi PKS juga mendukung sepenuhnya pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tingkat SD hingga SMP swasta, serta tunjangan daerah untuk guru-guru di sekolah-sekolah swasta menengah bawah, sehingga masyarakat tidak berebut untuk masuk Sekolah Negeri.
“Jika sekolah-sekolah swasta juga diperhatikan, maka sekolah negeri tidak akan diserbu warga,” imbuh Romli Sian Mair, anggota Fraksi PKS yang duduk di Komisi II DPRD Kota Tangsel.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong segera dilakukan pengangkatan guru K2 dan guru-guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Tangerang Selatan yang sudah mengabdi lebih dari 7 hingga 10 tahun.
Sementara itu, Mathoda, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel mengakui, pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun masih terjadi masalah. Namun dia tidak setuju dengan penilaian sebagian komponen masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan di Kota Tangsel masih carut-marut dan banyak masalah hanya karena dikaitkan dengan permasalahan PPDB online.
Dia mengajak komponen masyarakat jangan hanya melihat sesuatu hal negatifnya saja, tapi lihat juga hal positif yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangsel, seperti pelaksanaan pendidikan di Kota Tangsel masih lebih baik se Banten, Indek Prestasi Guru tertinggi se Banten, prestasi siswa tingkat SD hingga SMA tertinggi se Banten.
“Dan sarana prasarana pendidikan terus kami perbaiki, dan prestasi yang sudah diraih terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkapnya.
Terkait usulan yang disampaikan Fraksi PKS, Mathoda mengaku berterima kasih karena perbaikan pendidikan didukung oleh legislatif. Menurutnya, permasalahan itu juga sedang dibahas bersama untuk dicari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Kota Tangsel.
“Terkait hibah untuk sekolah swasta sebenarnya sudah direkomendasikan oleh DPRD, kita terus pelajari dan menganalisa kemampuan PAD (pendapatan asli daerah-red) kita. Mudah-mudahan bisa membackup semuanya. Karena bagaimanapun juga sekolah swasta juga melangkah bersama untuk kemajuan pendidikan kita,” pungkasnya.*** (cip)
